TVRI Siarkan Acara Hizbut Tahrir kini terancam Sanksi dari KPI,Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ezki Tri Rezeki memastikan
pihaknya akan memanggil Direktur Utama TVRI, Farhat Syukri, terkait
penayangan Muktamar Khilafah Hizbut Tahrir di televisi publik milik
negara itu.
Pasalnya, HTI jelas-jelas mempermasalahkan ideologi negara, nasionalisme
dan menolak demokrasi. "Ini sangat fatal, apalagi dilakukan oleh TVRI
yang notabene merupakan TV milik negara," ungkap Idy sesaat lalu.
Ia mempertanyakan mengapa siaran itu bisa terjadi. Padahal UU Penyiaran jelas-jelas menyatakan penyiaran diarahkan untuk meneguhkan nilai Pancasila, menjunjung tinggi demokrasi, dan memperkukuh integrasi nasional.
"Tapi isi siaran TVRI tadi malah berisi sebaliknya. Ini visi kebangsaan TVRI kok bisa amburadul sampai begitu. Bisa dibilang kacau," imbu Idy.
Karena itu KPI akan segera memanggil TVRI untuk meminta klarifikasi dan bila perlu akan diberikan sanksi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
Idy menambahkan, berhubungan dengan ideologi negara, lembaga penyiaran harus menunjukkan keberpihakannya secara jelas dan tegas.
Sebelumnya, TVRI menerima banyak keluhan terkait penayangan Muktamar Khilafah Hizbut Tahrir pada Kamis 6 Juni 2013 lalu. Dalam acara yang diadakan di Stadion Gelora Bung Karno pada Ahad 2 Juni 2013, pembicara mempermasalahkan Pancasila sebagai ideologi negara, nasionalisme, dan juga menolak demokrasi.
"Sangat jadi masalah kalau TVRI dalam hal ini kok malah ada indikasi ketidakjelasan dalam menunjukkan keberpihakan itu, dan malah memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan nasionalisme, kebhinekaan Indonesia, dan semangat kebangsaan lain."
"Terus terang kita tidak bisa memahami motif TVRI. Kita semua sebagai warga negara patut melakukan penelusuran. KPI akan melakukan itu mewakili aspirasi publik. Jangan-jangan ada yang tidak beres," pungkas Idy.
Ia mempertanyakan mengapa siaran itu bisa terjadi. Padahal UU Penyiaran jelas-jelas menyatakan penyiaran diarahkan untuk meneguhkan nilai Pancasila, menjunjung tinggi demokrasi, dan memperkukuh integrasi nasional.
"Tapi isi siaran TVRI tadi malah berisi sebaliknya. Ini visi kebangsaan TVRI kok bisa amburadul sampai begitu. Bisa dibilang kacau," imbu Idy.
Karena itu KPI akan segera memanggil TVRI untuk meminta klarifikasi dan bila perlu akan diberikan sanksi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
Idy menambahkan, berhubungan dengan ideologi negara, lembaga penyiaran harus menunjukkan keberpihakannya secara jelas dan tegas.
Sebelumnya, TVRI menerima banyak keluhan terkait penayangan Muktamar Khilafah Hizbut Tahrir pada Kamis 6 Juni 2013 lalu. Dalam acara yang diadakan di Stadion Gelora Bung Karno pada Ahad 2 Juni 2013, pembicara mempermasalahkan Pancasila sebagai ideologi negara, nasionalisme, dan juga menolak demokrasi.
"Sangat jadi masalah kalau TVRI dalam hal ini kok malah ada indikasi ketidakjelasan dalam menunjukkan keberpihakan itu, dan malah memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan nasionalisme, kebhinekaan Indonesia, dan semangat kebangsaan lain."
"Terus terang kita tidak bisa memahami motif TVRI. Kita semua sebagai warga negara patut melakukan penelusuran. KPI akan melakukan itu mewakili aspirasi publik. Jangan-jangan ada yang tidak beres," pungkas Idy.
Like Dan Share Jika Kamu Suka Artikelnya Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Di Blog Sederhana Ini
| Follow @posterkini |
|
0 komentar:
Post a Comment